Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan di Korea Selatan

Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan Korea Selatan – Barangkali beberapa dari kita sedang bertanya-tanya, sistem pemerintahan korea selatan itu bagaimana sih? Khususnya sekarang ketika mereka telah terliberalisasi / westernisasi.

Wajar bila bertanya-tanya seperti itu, sebab, dalam film bergenre saeguk, film drama korea bertema kerajaan, Korea digambarkan sebagai Negara yang dikepalai oleh seorang raja dengan suksesi turun temurun.

Nah, artikel ini ingin menjawab pertanyaan kamu mengenai sistem pemerintahan yang berjalan di korea selatan saat ini. Mari disimak.

Sistem Pemerintahan Korea Selatan

 

 

 

 

 

Korea selatan merupakan Negara republik dan menganut demokrasi. Oleh karena itu, korea selatan membagi-bagi pemerintahannya ke dalam tiga bagian seperti lazimnya di Negara-negara lain yang demokratis yakni eksekutif, yudikatif, dan legislatif

Sekilas mengulang mengenai pengertian ketiga bagian tersebut,

Lembaga Eksekutif  adalah lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan kebijakan, undang-undang, dan atau peraturan yang dibuat oleh lembaga legistatif.

Contohnya di Indonesia: Presiden, Menteri, Walikota.

Lembaga Legislatif adalah lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membuat kebijakan, undang-undang, dan peraturan untuk dijalankan oleh lembaga eksekutif.

Contohnya di Indonesia: DPD, DPRD

Lembaga Yudikatif adalah lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengawasi dan/atau mengadili pelanggar kebijakan yang dibuat oleh lembaga legistalif.

Contohnya di Indonesia: Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi

Di Negara Korea Selatan, lembaga eksekutif tak ubahnya seperti di Indonesia. Ianya dipegang oleh seorang presiden yang sah dipilih lewat pemilu dengan masa jabatan selama 5 tahun. Presiden dalam tugasnya dibantu oleh para Menteri yang ditunjuk langsung oleh presiden melewati persetujuan Majelis Nasional.

Lembaga Legislatif di Korea Selatan dipegang oleh dewan perwakilan dengan masa jabatan lebih singkat satu tahun, atau masa jabatan selama 4 tahun saja. Pelaksanaan sidang pleno atau paripurna dilaksanakan setiap satu tahun satu kali berdasarkan perintah presiden. Sidang yang diadakan terbuka untuk umum, tetapi bisa juga dilaksanakan secara tertutup.

Lembaga Yudikatifnya dipegang oleh Pengadilan Konstitusional yang terdiri dari 9 hakim yang mana mereka direkomendasikan oleh dewan perwakilan dan presiden. Masa jabatan hakim di Korea adalah enam tahun dengan batas usia tidak boleh lebih dari 65 tahun saat dipilih.

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Demokrasi di Korea Selatan

Secara singkat, sistem pemerintahan korea selatan sudah bisa dijelaskan lewat tulisan di atas. Kali ini kami akan menambahkan sedikit opini tentang kelebihan dan kekurangan sistem demokrasi yang berjalan di sana.

Demokarsi di Korea Selatan terbilang cukup berhasil, sebab memang sejak awal mereka memiliki masyarakat yang monokultur. Sehingga demokrasi tidak perlu untuk mengeluarkan ‘tenaga’ lebih untuk meng-handle perbedaan-perbedaan agar tidak terjadi konflik.

Berbeda dengan Indonesia yang multikultur sehingga demokrasi masih sulit untuk berjalan sebagai mana mestinya.

Selain itu demokrasi di Korea selatan cukup mampu untuk menerapkan kebebasan pers yang benar-benar bebas. Sehingga pemerintahannya sangat terbuka dengan kritik dan saran dari masyarakatnya. Tidak sikit-sikit ciduk, sikit-sikit ciduk.

Berbeda dengan Indonesia yang—katanya- juga menerapkan kebebasan pers. Coba saja lihat hari ini, betapa media tidak ‘bebas’. Malah dikendalikan oleh beberapa pihak yang memiliki kepentingannya sendiri.

Selain itu, kritik dan saran dari masyarakat, baik itu secara halus seperti audiensi, surat terbuka, maupun penyampaian aspirasi langsung pada DPRD, misalnya, masih sangat sulit untuk tunai. Apalagi kalau melewati cara ‘jalanan’ seperti unjuk rasa, demo, dll. Sudah saja makin tertutup telinganya.

Nah, barangkali itu secara singkat mengenai sistem pemerintahan yang berjalan di Korea selatan. Ya, dahulu memang berbentuk kerajaan, tetapi sekarang Korea selatan telah berubah menjadi Negara republik dengan seorang presiden sebagai pemimpinnya.